Mendikbud Anies Baswedan Putuskan Kurikulum 2013 Dihentikan

Standar

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013. Penghentikan itu diterapkan bagi sekolah-sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 selama 1 semester.

“Saya memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menetapkan satu semester yaitu sejak tahun pelajaran 2014/2015,” kata Anies di kantornya, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2014).

Anies menginstruksikan sekolah-sekolah itu agar‎ kembali menggunakan Kurikulum 2006 mulai semester genap tahun pelajaran 2014/2015. Anies menegaskan bahwa berbagai konsep di Kurikulum 2013 sebenarnya telah diakomodasi dalam Kurikulum 2006.

“Jadi tidak ada alasan bagi guru-guru untuk tidak mengembangkan metode pembelajaran di kela‎s,” kata Anies.

Selain itu, masih ada pula sekolah-sekolah yang sudah menetapkan Kurikulum 2013 selama 3 semester yaitu sejak tahun pelajaran 2013/2014. Sekolah-sekolah itu diharapkan tetap menerapkan Kurikulum 2013 dan dijadikan sebagai sekolah pengembangan dan percontohan Kurikulum 2013.

“Pada saat Kurikulum 2013 telah diperbaiki dan dimatangkan lalu sekolah-sekolah ini dimulai proses penyebaran penerapan Kurikulum 2013 ke sekolah lain di sekitarnya,” terang Anies.

Namun apabila ada sekolah yang keberatan menjadi sekolah pengembangan dan percontohan Kurikulum 2013 dengan alasan ketidaksiapan dapat mengajukan diri kepada Kemendikbud untuk dikecualikan. ‎Sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 selama 3 semester ini jumlahnya 6.221 dari 208.000 sekolah (SD/SMP/SMA/SMK).

Kemudian, Anies juga memutuskan untuk mengembalikan tugas pengembangan Kurikulum 2013 kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud. Pengembangan Kurikulum tidak ditangani oleh tim ad hoc yang bekerja jangka pendek.

“Kemendikbud akan melakukan perbaikan mendasar terhadap Kurikulum 2013 agar dapat dijalankan dengan baik oleh guru-guru,” ucap Anies.

Anies juga mengatakan malam ini juga surat edaran kepada seluruh kepala sekolah di Indonesia akan disiapkan dan segera dikirimkan ke sekolah-sekolah tersebut.

(dha/mpr)

Mendikbud Batalkan Penerapan K-13 untuk Semua Sekolah

Standar

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Rasyid Baswedan menggelar pertemuan dengan tim evaluasi Kurikulum 2013 (K-13), Rabu (3/12) pagi. Pertemuan itu menyimpulkan K-13 tidak akan diterapkan di semua sekolah sebagaimana rencana awal, melainkan dibatasi kepada sekolah-sekolah yang sudah siap saja.

Mendikbud akan menyaring kesiapan sekolah berdasarkan sejumlah kriteria. Untuk sekolah-sekolah yang belum siap, mendikbud mengizinkan kembali kepada Kurikulum 2006.

“Menteri minta supaya kita mengembangkan bagaimana kriteria siap untuk sekolah-sekolah yang akan melaksanakan Kurikulum 2013 karena opsinya melanjutkan tapi selektif, sambil membenahi,” kata Ketua Tim Evaluasi K-13 Prof Suyanto di Jakarta, Rabu.

Menurut Suyanto, Mendikbud Anies akan membuat sekolah-sekolah prototipe atau sekolah model untuk K-13. Sekolah prototipe terdiri atas sekolah-sekolah yang melaksanakan K-13 pada tahap pertama (tahun 2013), yaitu sebanyak 6.326 sekolah, ditambah dengan sebagian sekolah pelaksana K-13 di tahap kedua (tahun 2014) yang dinilai sudah siap.

Suyanto mengatakan keputusan mendikbud sebenarnya sama dengan implementasi K-13 pada tahap pertama tahun 2013. Ketika itu, K-13 hanya diterapkan secara terbatas kepada “sekolah inti”.

“Kemauan Pak Menteri membuat prototipe sekolah-sekolah, bukan hanya mengirimkan konsep kurikulum tapi aplikasi kurikulum ke sekolah-sekolah yang baru menerapkan,” katanya.

Suyanto menambahkan opsi “selected school” merupakan opsi paling moderat di antara dua opsi lainnya.

Sebelumnya, tim evaluasi K-13 mengajukan tiga opsi terkait kelanjutan K-13, yaitu, pertama, K-13 akan dihentikan sama sekali. Kedua, K-13 diterapkan di sekolah-sekolah terpilih yang sudah sangat siap dari berbagai aspek. Ketiga, K-13 dijalankan seperti saat ini tapi dilakukan pembenahan sehingga hasilnya lebih baik.

“Itu opsi paling moderat di antara tiga opsi. Ada pro dan kontra dalam K-13 maka diwadahi dalam pilihan itu. Jangan sampai pro kontra tajam sekali,” ujar Suyanto.

Menurutnya, sekolah-sekolah prototipe nantinya akan mempermudah sekolah-sekolah lain untuk melaksanakan K-13. Sebab, pada akhirnya, semua sekolah harus melaksanakan K-13.

“Jadi dibuat prototipe lalu dikloning. Bupati-bupati nanti diminta mengkloning untuk ambil model dari sekolah-sekolah yang sudah baik itu,” katanya.

Sementara itu, Mendikbud Anies Baswedan, saat ditemui seusai pertemuan dengan tim evaluasi hari Rabu pagi, enggan membeberkan hasil pertemuan. Dia mengatakan semua informasi akan diberikan lengkap pada Rabu sore.

“Saya sudah putuskan nanti dibikin detailnya. Lebih baik ngomong-nya sudah lengkap termasuk konsekuensi-konsekuensinya,” kata Anies yang terburu-buru karena akan mengikuti sidang kabinet.

Di pihak lain, anggota tim evaluasi K-13, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Hamid Hasan mengatakan keputusan mendikbud adalah melanjutkan K-13 namun secara terbatas dengan menunjuk sekolah-sekolah prototipe. Menurutnya, tim evaluasi masih menyiapkan kriteria sekolah-sekolah yang dianggap siap untuk melaksanakan K-13.

“Jadi mirip model Cianjur saat pelaksanaan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Jadi diterapkan di sekolah-sekolah tahun pertama yang menjadi sekolah inti dan ada juga sekolah-sekolah yang melaksanakan di tahun kedua, lalu disebarkan ke yang lain,” ujar Hamid.

Hamid belum bisa memastikan jumlah sekolah yang dinilai siap. Namun, salah satu kriterianya adalah akreditasi sekolah.

Suara Pembaruan

Penulis: C-5/YS

Sumber:Suara Pembaruan

Persyaratan Guru Penerima Tunjangan Fungsional 2015

Standar

Tunjangan Fungsional merupakan salah satu tunjangan yang diberikan kepada guru yang memenuhi syarat baik untuk PNS maupun NoN PNS. Setiap tahun tunjangan ini akan dinanti setiap guru untuk menambah kesejahteraan guru tersebut. Untuk mendapatkan Tunjangan Fungsional ini bagi guru non PNS harus memenuhi Kriteria Guru Penerima tunjangan Fungsional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Kriteria Guru Penerima Tunjangan Fungsional
Guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang dibuktikan dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan;
Memiliki masa kerja sebagai guru secara terus menerus sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun dengan ketentuan, terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2006 secara terus menerus bagi GBPNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan pertama sebagai guru;
Memenuhi kewajiban melaksanakan tugas minimal 24 jam tatap muka per minggu bagi guru yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pembagian Tugas Mengajar oleh Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat atau ekuivalen dengan 24 jam tatap muka per minggu setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan mengajar minimal enam (6) jam tatapmuka per minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor;
Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan mengajar minimal dua belas (12)jam tatap muka per minggu atau membimbing delapan puluh (80) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor;
Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala unit produksi mengajar minimal dua belas (12) jam tatap muka perminggu;
Guru yang bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling paling sedikit mengampu seratus lima puluh (150) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan;
Guru yang bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit enam (6) jam tatap muka per minggu;
Guru yang bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan khusus seperti pada daerah perbatasan, terluar, terpencil, atau terbelakang; masyarakat adat yang terpencil; dan/atau mengalami bencana alam; bencana sosial; dan tidak mampu dari segi ekonomi;
Guru yang berkeahlian khusus yang diperlukan untuk mengajar mata pelajaran atau program keahlian sesuai dengan latar belakang keahlian langka yang terkait dengan budaya Indonesia;
Guru yang tidak dapat diberi tugas pada satuan pendidikan lain untuk mengajar sesuai dengan kompetensinya dengan alasan kesulitan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu;
Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK);
Memiliki nomor rekening tabungan yang masih aktif atas nama penerima STF;
Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.
Mudah – Mudahan Informasi di atas bermanfaat dan semua guru yang memenuhi persyaratan di atas bisa mendapatkan tunjangan Fungsional pada periode 2014/2015. Aamiin

DATA VALID DAN TIDAK VALID TUNJANGAN P2TK DIKDAS

Standar

SKTPP sudah dikeluarkan bagi guru PNS dan Non PNS. Data yang ada ternyata ada yang valid dan tidak valid, untuk data valid seluruh Indonesia sebagai berikut https://www.dropbox.com/sh/h4vxoqqd3wziv52/AAANv9o4wSgnwdPhjuuluMWfa?dl=0 sedangkan untuk daerah Kabupaten Tegal sendiri lihat daftar berikut https://www.dropbox.com/sh/h4vxoqqd3wziv52/AADDrmVwuUG6EiHD4mVFI8S6a/0328%20-%20Kab.%20Tegal.xlsx?dl=0. Data yang tidak valid sebagai berikut https://www.dropbox.com/sh/viq2r1364t7rdpd/AAATVURtuedpZErm_YEzexIda?dl=0 sedangkan untuk daerah Kabupaten Tegal sendiri yang tidak valid lihat daftar berikut https://www.dropbox.com/sh/viq2r1364t7rdpd/AABadU0Va6qSCYp0bKZ8zMlKa/0328%20-%20Kab.%20Tegal.xlsx?dl=0
Semoga data yang belum valid cepat direvisi.
ADMIN ANEKA TUNJANGAN P2TK DIKDAS ( Ibnu Aditya Karana )

SK TPP Semester 1 Tahun 2014/2015 Telah Terbit

Standar

SK penerima tunjangan profesi guru semester 1 tahun pelajaran 2014/2015 untuk pembayaran TPP triwulan III dan IV telah terbit.
Surat Keputusan (SK) penerima Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) bagi guru bersertifikasi telah diterbitkan. SK TPP yang terbit di semester 1 tahun ajaran 2014/2015 ini untuk dasar pembayaran tunjangan profesi guru triwulan III dan IV, yaitu Juli sampai Desember 2014.

Guru penerima tunjangan profesi harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan, utamanya memiliki beban mengajar minimal 24 jam tatap muka dalam sepekan. Penerbitan SK TPP didasarkan pada data yang telah dikirim melalui aplikasi Dapodikdas oleh operator sekolah.

Selanjutnya operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Aplikasi SIM Tunjangan akan melakukan verifikasi dan memberi check list nama-nama guru yang memenuhi syarat menerima tunjangan, kemudian data tersebut dikirim ke pusat untuk diajukan diterbitkan SK TPP.

Status penerbitan SK TPP semester 1 tahun pelajaran 2014/2015 dapat dicek atau dilihat melalui fasilitas halaman Info PTK atau Lapor Tunjangan Dikdas secara online. Untuk melihat status penerbitan SK TPP guru dapat mengunjungi salah satu domain berikut ini:

http://223.27.144.195:8081/

http://223.27.144.195:8082/

http://223.27.144.195:8083/

http://223.27.144.195:8084/

http://223.27.144.195:8085/

Untuk login, masukan Nomor Registrasi Guru (NRG) dan tanggal lahir dengan format penulisan YYYYMMDD sebagai password.

Rencananya TPP triwulan III akan dicairkan ke masing-masing rekening guru penerima mulai pertengahan Oktober 2014. Jumlah hak bulan yang diterima disesuaikan dengan masa aktif. Misalnya pensiun September 2014 maka yang bersangkutan berhak 2 bulan saja.

TEMPAT TES CPNS 2014 JAWA TENGAH

Standar

SEMARANG – Pelamar yang terdaftar di CPNS online sebanyak 129.945 orang. Mereka melamar untuk 1.905 formasi di seluruh Jateng. Rinciannya 166 formasi di Pemerintah Provinsi Jateng dan 1.739 formasi di 31 kabupaten/kota. Sebanyak 22.164 pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014 di Jawa Tengah dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi.Berkas yang mereka kirimkan tidak memenuhi syarat yang ditentukan panitia seleksi baik panitia Provinsi Jawa Tengah ataupun panitia Kabupaten/Kota.

Dari jumlah itu, 11.589 (9%) langsung gugur karena tidak mengirimkan berkas fisik. Panitia hanya memproses 118.356 (91%) berkas dalam seleksi administrasi. Hasilnya, 96.192 (81%) berkas dinyatakan memenuhi syarat, dan 22.164 (19%) berkas tidak memenuhi syarat.

Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Kepala BKD Prov. Jateng (Suko Mardiono, SH, MM) melalui Kabid Pengembangan Pegawai (Andi Suryanto, S.STP, MS.i) mengatakan, pelamar tidak memenuhi syarat karena berkasnya tidak sesuai ketentuan, yakni indeks prestasi kumulatif (IPK) kurang dari 3,00, dan usia lebih dari 35 tahun. Selain itu, banyak yang kurang lampiran berkas, seperti fotokopi surat tanda registrasi untuk formasi tenaga kesehatan, ijazah, transkrip nilai, dan kartu tanda penduduk (KTP). ”Banyak yang berkasnya cuma fotokopi tanpa legalisir, ada yang usianya melebihi 35 tahun. Syarat usia ditentukan antara 18 tahun sampai 35 tahun per 1 Januari 2015.

Tes Mandiri

BKD provinsi dan kabupaten/kota akan mengirimkan hasil seleksi administrasi ke seluruh pelamar pada 1-7 Oktober. Bagi yang lolos seleksi akan mendapat surat undangan dan kartu tes (Kartu Ujian). Bagi yang tidak lolos juga mendapat surat berisi alasan-alasan ketidaklolosan.

Selain via pos, BKD juga mengumumkan hasil seleksi administrasi di website cpns.jatengprov.go.id mulai Rabu (1/10) ini. Tes tertulis CPNS sendiri akan dimulai pada 15 Oktober. Untuk Kota Salatiga akan melaksanakan tes mandiri di daerahnya sendiri.

Empat daerah di bawah koordinasi BKN menggelar tes di Jogjakarta, yakni Kendal, Klaten, Banjarnegara, dan Kabupaten Magelang.

Sementara tes CPNS di 23 kabupaten/kota digelar terpisah di enam eks karesidenan dilaksanakan bertahap mulai 15 Oktober hingga 2 Desember,” tutur Andi, Tes di tiap eks karesidenan dilaksanakan beberapa hari sesuai banyaknya peserta. Dalam sehari terdiri empat hingga lima sesi, dengan durasi per sesi 90 menit. Per hari ditargetkan sebanyak 2.000 peserta bisa mengikuti tes.

Sementara tes CPNS di 23 kabupaten/kota digelar terpisah di enam eks karesidenan dilaksanakan bertahap mulai 15 Oktober hingga 2 Desember,” tutur Andi, Tes di tiap eks karesidenan dilaksanakan beberapa hari sesuai banyaknya peserta. Dalam sehari terdiri empat hingga lima sesi, dengan durasi per sesi 90 menit. Per hari ditargetkan sebanyak 2.000 peserta bisa mengikuti tes.

Untuk Provinsi Jawa Tengah jadual test direncanakan akhir Oktober 2014 sedangkan tempatnya belum ditentukan.

Untuk Kota Salatiga bisa mandiri karena punya sarana prasarana sendiri yang pada tahun CPNS tahun 2013 lalu juga melaksanakan sendiri.

http://bkd.jatengprov.go.id/home/301-tes-cpns-dilaksanakan-di-6-tempat-mulai-15-okktober

Last Updated on Wednesday, 01 October 2014 10:53

Inilah Materi Soal Tes Seleksi CPNS Tahun 2014

Standar

Soal TKD seleksi CPNS disusun oleh tim ahli dari konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (ilustrasi: antara)
Materi tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 terdiri dari dua, yaitu: Tes Kompetensi Dasar PNS (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB). TKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

TWK pada tes seleksi CPNS 2014 untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan ndonesia yang meliputi:
 Pancasila
, Undang Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi TKW juga terdiri dari sistem tata negara Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa indonesia secara baik dan benar.

TIU dimaksudkan untuk menilai peserta tes seleksi CPNS 2014 yaitu kemampuan verbal, numerik, berpikir logis, dan kemampuan berpikir analitis. Sedangkan TKP untuk menilai integritas diri,
 semangat berprestasi,
 kreativitas, inovasi,
 dan sejenisnya.

Nilai ambang batas (passing grade) dari masing-masing tes TKD yang terdiri dari sub TWK, TIU dan TKP ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Soal TKD seleksi CPNS disusun oleh tim ahli dari konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.

Untuk pelamar umum, instansi dapat melakukan tes kompetensi bidang dalam arti tes kompetensi bidang tidak wajib diadakan sehingga dapat melakukan TKD saja atau TKD dan TKB, sesuai kebutuhan jabatan.

Tes TKB adalah tes sesuai bidang tugas masing-masing jabatan, misalnya untuk jabatan guru dengan tes bidang kependidikan. Soal TKB disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional, contohnya oal tes bidang kependidikan disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

SekolahDasar.Net | 15/09/14 | #Info CPNS #Kumpula

Sumber: http://www.sekolahdasar.net/2014/09/inilah-materi-soal-tes-seleksi-cpns-tahun-2014.html#ixzz3DWmGMT7l

Jadwal Pencairan TPG Triwulan III Tahun 2014

Standar

Tunjangan profesi guru triwulan III dicairkan paling lambat oktober 2014.
Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan III tahun 2014 atau untuk bulan Juli, Agustus, dan September akan dicairkan paling lambat pada bulan Oktober 2014. Data guru di Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 akan dijadikan acuan dalam penerbitan SK TPG untuk pembayaran tunjangan periode Juli sampai Desember 2014.

Mulai pertengahan September 2014 mendatang, P2TK Dikdas akan menerbitkan SK TPG bagi guru-guru yang dinyatakan memenuhi syarat memperoleh tunjangan atas usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Penyaluran TPG dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Dijadwalkam penyaluran TPG triwulan III ke Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan paling lambat minggu terakhir bulan September 2014. Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran TPG kepada rekening masing-masing guru paling lambat pada bulan Oktober 2014. Rencananya TPG Triwulan III dicairkan tanggal 1-14 Oktober 2014.

Jumlah hak bulan yang diterima disesuaikan dengan masa aktif. Misalnya pensiun September 2014 maka yang bersangkutan berhak 2 bulan saja. Pembayaran TPG kepada masing-masing guru ini dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Cara Cek Data Guru Penerima SK TPG Semester 1 2014/2015

Standar

Data guru dapat dilihat melalui laman website Lapor Tunjangan Dikdas.
Surat Keputusan (SK) penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) diterbitkan dua kali dalam setahun. SK penerima TPG semester 1 tahun pelajaran 2014/2015 berdasarkan Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) terbaru sesuai dengan data semester 1. SK ini sebagai dasar pencairan TPG triwulan 3 dan 4 atau bulan Juli sampai Desember 2014.

Status penerbitan SK penerima tunjangan sertifikasi ini dapat dicek atau dilihat melalui fasilitas laman website Lapor Tunjangan Dikdas. Verifikasi data ini penting bagi guru. Jika masih ditemukan ketidaksesuaian data di Lapor Tunjangan Dikdas maka perlu segera diperbaiki melalui Aplikasi Dapodikdas versi terbaru.

Langkah-Langkah Cek Data Penerima SK Tunjangan Guru

1. Kunjungi salah satu link berikut ini:

http://223.27.144.195:8085/index.php

http://223.27.144.195:8086/index.php

2. Masukan Nomor Registrasi Guru (NRG) sebagai UserID bagi guru yang sudah sertifikasi dan NUPTK jika belum sertifikasi

3. Masukan tanggal lahir sebagai password dengan format penulisan YYYYMMDD. Contoh tanggal lahir 10 Januari 1968 ditulis 19680110

4. Pilih periode semester, lalu ketik kode kombinasi angka dan huruf (captcha), terakhir klik “Submit”.

Jika masih ditemukan ketidaksesuaian data di laman Lapor Tunjangan Dikdas dengan data riil, maka lakukan pengecekan data di Aplikasi Dapodikdas sekolah. Lakukan perbaikan dan disikronisasi ulang. Jika terlambat melakukan sinkronisasi data, guru bisa tak dapat tunjangan.