JAKARTA – Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah untuk menangani masalah keterlambatan tunjangan profesi guru adalah dengan melekatkannya pada gaji setiap bulan. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pun memiliki pandangan tersendiri terkait hal ini.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo berpendapat, tunjangan profesi yang dibayar melalui gaji itu dapat dibayar jika data beban mengajar 24 jam tenaga pendidik itu sudah memenuhi tanggung jawabnya. Jika demikian, maka dia mengusulkan, misalnya tunjangan untuk bulan Januari dibayar pada bulan Februari, karena datanya dihitung dahulu pada Januari. Metode ini terus dipakai untuk bulan Februari hingga akhir tahun.

Anggota DPD RI ini pun meminta kesediaan pemerintah kabupaten kota untuk memverifikasi keakuratan data pada awal tahun dan awal semester kedua dan tidak perlu untuk memeriksa setiap bulan karena pembagian tugas mengajar itu dilakukan per semester saja. “Bagaimanapun juga, guru mempunyai beban berat yakni memastikan semua anak Indonesia ini pintar dan cerdas,” kata Sulistiyo.

Sekretaris Jenderal PB PGRI Sahiri Hermawan menambahkan, jika tidak ada masalah maka seharusnya pada Desember ini tunjangan profesi akan diturunkan kembali. Dia mengungkap, anggaran yang diposkan untuk tunjangan profesi guru tahun ini mencapai Rp30,5 triliun. Sementara bantuan untuk guru yang belum bersertifikasi mencapai Rp2,8 triliun. Sahiri menegaskan, monitoring harus terus dilakukan karena masih banyak kepala daerah yang belum menaati Permendiknas No 34/2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru.

Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah setuju jika tunjangan profesi dibayar melalui gaji. Sistem ini bahkan sesuai dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 dan UU Sisdiknas No 20/2003 yang menyebutkan anggaran pendidikan dapat langsung diberikan kepada satuan pendidikan yang salah satu komponennya adalah guru. “Tunjangan ini sangat berarti bagi kesejahteraan guru. Apalagi jika melihat kesejahteraan guru di daerah terpencil atau perbatasan yang sangat buruk,” tuturnya.

Politikus dari Fraksi Golkar ini menambahkan, keterlambatan pembayaran tunjangan profesi ini terjadi karena koordinasi yang kurang antara pemerintah pusat, daerah dan juga anggota legislatif di Komisi X DPR yang tidak pernah dilbatkan dalam kebijakan pemerintah. Padahal, jelasnya, jika dewan dilibatkan maka setiap anggota dapat menanyakan ke daerah pemilihannya mengapa keterlambatan itu sampai terjadi.(Neneng Zubaidah/Koran SI/rfa)