Menghadapi hari raya Idul fitri 1435 H atau 2014 M. para guru patut bersyukur karena mereka akan menerima Tunjangan Sertifikasi Triwulan 2 tahun 2014 yang mulai dicairkan pada bulan Juli 2014. Bahkan jika tradisi gaji ke 13 dicairkan, kantong guru yang bersertifikasi tentu akan menjadi lebih tebal. Oleh karena itu, sudah sepatutnya guru dituntut meningkatkan dedikasi, disiplin dan profesionalisme dalam bekerja.

Pada bulan Juli 2014, Kementerian Keuangan melaui Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing akan mencairkan tunjangan sertifikasi guru triwulan 2. Hal ini sesuai dengan pedoman umum Menteri Keuangan tentang alokasi tunjangan sertifikasi / profesi guru PNS daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2014, Pada pasal 5 dinyatakan Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran atau Pencairan Tunjangan Profesi (TP) atau Sertifikasi guru PNS kepada masing-masing guru setelah diterima di rekening kas Umum Daerah secara triwulanan, yaitu: a) Pencairan Tunjangan Profesi / Sertifikasi Triwulan 1 ( I ) paling lambat pada bulan April 2014; b) Pencairan Tunjangan Profesi / Sertifikasi Triwulan 2 ( II ) paling lambat pada bulan Juli 2014; c) Pencairan Tunjangan Profesi / Sertifikasi Triwulan 3 ( III ) paling lambat pada bulan Oktober 2014; d) Pencairan Tunjangan Profesi / sertifikasi Triwulan 4 ( IV ) paling lambat pada bulan Desember 2014.

Adapun total alokasi tunjangan sertifikasi / profesi guru tersebut sebesar Rp 56,1 triliun. Anggaran itu termasuk untuk menutup kekurangan pembayaran tunjangan profesi guru PNS daerah tahun anggaran 2010-2013 serta sisa dana tunjangan guru yang masih terdapat di rekening kas umum daerah sampai 2013.

Tunjangan profesi diberikan kepada guru PNS daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kuota tahun 2006-2013. Adapun rincian alokasi tunjangan profesi ditetapkan berdasarkan data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hasil rekonsiliasi data guru PNS daerah dengan masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota serta hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, khusus bagi guru PNS belum memiliki sertifikat pendidik diberikan tunjangan yang disebut dengan Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTP). Keberadaan DTP ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 76 / PMK.07 / 2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2014. Dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru perorang perbulan adalah Rp. 250.000,- yang dibayarkan secara triwulanan. Dalam pasal 5 dinyatakan bahwa Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTP) diberikan kepada masing-masing guru setelah diterima di rekening kas Umum Daerah secara triwulanan, yaitu: a) Pencairan DTP Triwulan 1 ( I ) paling lambat pada bulan April 2014; b) Pencairan DTP Triwulan 2 ( II ) paling lambat pada bulan Juli 2014; c) Pencairan DTP Triwulan 3 ( III ) paling lambat pada bulan Oktober 2014; d) Pencairan DTP Triwulan 4 ( IV ) paling lambat pada bulan Desember 2014.

Pada bulan Juli ini beberapa Kabupaten/Kota telah mencairkan Tunjangan Sertfikasi Guru maupun Pencairan Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTP), kita berharap mudah-mudahan di beberapa Kabupaten/Kota lain pelaksanaan pencairan Tunjangan Sertfikasi Guru maupun Pencairan Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTP) Triwulan 2 Tahun 2014 dapat dilaksanakan sesuai ketentuan di atas.