Cara Cek Data Guru Penerima SK TPG Semester 1 2014/2015

Standar

Data guru dapat dilihat melalui laman website Lapor Tunjangan Dikdas.
Surat Keputusan (SK) penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) diterbitkan dua kali dalam setahun. SK penerima TPG semester 1 tahun pelajaran 2014/2015 berdasarkan Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) terbaru sesuai dengan data semester 1. SK ini sebagai dasar pencairan TPG triwulan 3 dan 4 atau bulan Juli sampai Desember 2014.

Status penerbitan SK penerima tunjangan sertifikasi ini dapat dicek atau dilihat melalui fasilitas laman website Lapor Tunjangan Dikdas. Verifikasi data ini penting bagi guru. Jika masih ditemukan ketidaksesuaian data di Lapor Tunjangan Dikdas maka perlu segera diperbaiki melalui Aplikasi Dapodikdas versi terbaru.

Langkah-Langkah Cek Data Penerima SK Tunjangan Guru

1. Kunjungi salah satu link berikut ini:

http://223.27.144.195:8085/index.php

http://223.27.144.195:8086/index.php

2. Masukan Nomor Registrasi Guru (NRG) sebagai UserID bagi guru yang sudah sertifikasi dan NUPTK jika belum sertifikasi

3. Masukan tanggal lahir sebagai password dengan format penulisan YYYYMMDD. Contoh tanggal lahir 10 Januari 1968 ditulis 19680110

4. Pilih periode semester, lalu ketik kode kombinasi angka dan huruf (captcha), terakhir klik “Submit”.

Jika masih ditemukan ketidaksesuaian data di laman Lapor Tunjangan Dikdas dengan data riil, maka lakukan pengecekan data di Aplikasi Dapodikdas sekolah. Lakukan perbaikan dan disikronisasi ulang. Jika terlambat melakukan sinkronisasi data, guru bisa tak dapat tunjangan.

Cara Memperbaiki Data NISN Melalui Verval PD

Standar

Langkah-langkah memperbaiki NISN terkait nama dan tanggal lahir siswa.
NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) yang dimiliki seorang siswa harus benar dan valid. Data yang melekat pada NISN antara lain nama siswa, tempat dan tanggal lahir, serta nama ibu kandung. Jika terdapat kesalahan data NISN masih dapat diperbaiki melalui layanan online Verifikasi dan Validasi (Verval) Peserta Didik (PD) yang dikelola oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemendikbud.

Mekanisme perbaikan NISN dilakukan oleh operator sekolah melalui menu Edit Data di laman situs Verval PD. Dokumen yang dibutuhkan adalah untuk perbaikan NISN adalah akta kelahiran, kartu keluarga, atau ijasah yang telah discan dan disimpan dalam format gambar .jpg atau .png.

Langkah-langkah Memperbaiki Data NISN Nama Siswa dan Tanggal Lahir Melalui Verval PD
Kunjungi lama Verval PD http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id
Login Verval PD menggunakan username serta password yang sama dengan yang digunakan untuk login pada Aplikasi Dapodikdas
Pilih menu “Edit Data”, “Pengajuan”, lalu pilih tombol “Nama & Tanggal Lahir”.
Lalu klik tombol “Pilih Siswa” yang akan diubah Nama dan atau Tanggal Iahirnya tersebut.
Masukkan Nama dan Tanggal Iahir baru dari siswa itu dengan benar.
Klik tombol “Select” – lampirkan dokumen pendukung (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, atau ljazah terakhir) dengan format gambar .jpg atau .png.
Kemudian klik pada pada tombol “Pengajuan Perubahan”.
Tunggu konfirmasi persetujuan permohonan perubahan maksimal 2 x 24 jam.
Klik pada “Status” permohonan perubahan untuk mengetahui informasi persetujuan dari PDSP.
Permohonan perubahan Nama dan Tanggal Iahir siswa yang disetujui, dapat dilihat melalui menu “Referensi”.

NISN merupakan kode identitas yang bersifat unik, tunggal dan berlaku seumur hidup, ke depan perkembangan riwayat pendidikan siswa dapat dengan mudah dipantau secara nasional melalui NISN. Kegiatan Verval PD bukan hanya untuk memverifikasi data NISN melainkan juga untuk pengusulan NISN baru untuk siswa yang belum memiliki NISN.

GAJI PNS DIRANCANG SINGLE SALARY SYSTEM

Standar

Berdasarkan PP No.7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS, penghasilan sah yang diterima seorang pegawai negeri sipil terdiri atas gaji pokok, kenaikan gaji berkala, kenaikan gaji istimewa, tunjangan, serta Honorarium. Dalam implementasinya, sistem penggajian ini masih menyisakan beberapa permasalahan karena besaran gaji yang diberikan dirasakan kurang memenuhi unsur kehidupan layak, gaji PNS kurang kompetitif dan tidak memenuhi prinsip “equity”.
Kondisi tersebut memberikan efek kurang memotivasi pegawai untuk bekerja secara kompetetif karena variabel penggajian hanya mempertimbangkan masa kerja & golongan ruang. Selain itu, tunjangan (jabatan struktural) lebih besar dari gaji pokok sehingga ketika seorang pegawai pensiun, maka akan terjadi penurunan penghasilan yang sangat signifikan karena besaran pensiun didasarkan pada gaji pokok.
Untuk melakukan perbaikan, maka BKN tengah melakukan focus group discussion (FGD) draft penataan sistem penggajian pemberian tunjangan dan fasilitas PNS menuju pada sistem yang adil dan layak, yang berdasarkan tugas, tanggung jawab, beban kerja serta kinerja dengan sistem single salary. salah satu kegiatan FGD dilaksanakan pada jum’at (5/04) di ruang rapat Kanreg I BKN Yogyakarta. FGD ini menghadirkan mantan rektor UGM yang sekaligus mantan Kepala BKN Prof. Sofyan Effendi, perwakilan dari Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, dan beberapa perwakilan BKD.
Dalam konstruksi Single Salary System, pegawai hanya akan diberikan gaji bersih. Anatomi Single salary system terdiri atas unsur jabatan, kinerja, serta grade+step. Single salary system mengakumulasi berbagai jenis penghasilan dan menetapkan komponen penghasilan menjadi satu jenis penghasilan (gaji jabatan). Sistem penggajian PNS berbasis jabatan tidak lagi mendasarkan pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan bobot/grade jabatan (evaluasi jabatan). Penetapan besaran gaji terendah harus mempertimbangkan standar kehidupan layak (cost of living), besaran gaji di sektor swasta atau BUMN untuk semua jenjang jabatan setara.
Selain penghasilan yang diterimakan secara langsung, juga dimungkinkan pemberian tunjangan lainnya (tunjangan operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan, tunjangan daerah terpencil, daerah konflik, tunjangan resiko bahaya). Sementara Penghasilan PNS yang tidak diterimakan secara langsung meliputi: tunjangan pajak iuran kesehatan & kecelakaan kerja, iuran pensiun dan THT, iuran tabungan perumahan, iuran jaminan pendidikan bagi putera-puteri PNS, serta uang pengganti cuti. (Rdl)

Info : http://bkn.go.id/kanreg01/in/berita/267-gaji-pns-dirancang-single-salary-system.html

Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan III tahun 2014

Standar

Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan III tahun 2014 atau untuk bulan Juli, Agustus, dan September akan dicairkan paling lambat pada bulan Oktober 2014. Data guru di Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 akan dijadikan acuan dalam penerbitan SK TPG untuk pembayaran tunjangan periode Juli sampai Desember 2014.

Mulai pertengahan September 2014 mendatang, P2TK Dikdas akan menerbitkan SK TPG bagi guru-guru yang dinyatakan memenuhi syarat memperoleh tunjangan atas usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Penyaluran TPG dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Dijadwalkam penyaluran TPG triwulan III ke Rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan paling lambat minggu terakhir bulan September 2014. Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran TPG kepada rekening masing-masing guru paling lambat pada bulan Oktober 2014. Rencananya TPG Triwulan III dicairkan tanggal 1-14 Oktober 2014.

Jumlah hak bulan yang diterima disesuaikan dengan masa aktif. Misalnya pensiun September 2014 maka yang bersangkutan berhak 2 bulan saja. Pembayaran TPG kepada masing-masing guru ini dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

SekolahDasar.Net | 03/09/14 | #Berita #J

Sumber: http://www.sekolahdasar.net/2014/09/jadwal-pencairan-tpg-triwulan-iii-tahun-2014.html#ixzz3CJuVgi1w

BATAS AKHIR SINKRONISASI APLIKASI DAPODIKDAS 2014 V.3.0.0 SEMESTER 1 TP. 2014/2015

Standar

Sahabat operator Dapodikdas 2014…, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya aplikasi Dapodikdas 2014 v.3.0.0 telah di released pada tanggal 6 Agustus 2014 untuk jenjang pendidikan dasar ; SD/SDLB, SMP/SMPLB yang diunduh melalui website dapo.dikdas.kemdikbud.go.id.

Waktu pelaksanaan updating dan pengiriman data perubahan Peserta Didik, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Sarana Prasarana dan lain-lain mulai tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan 20 September 2014. Yang akan digunakan untuk penyaluran tunjangan guru, penyaluran dana BOS, penyaluran dana BSM, pendaftaran calon peserta Ujian Nasional, rehabilitasi sekolah dan kegiatan lainnya.

Hasil VerValPD NISN akan di push pada akhir bulan Agustus 2014. Data BOS akan di kunci pada akhir bulan September 2014.

Tunjangan profesi juga akan berjalan di bulan September beserta mekanismenya. Tidak ada yang perlu ditunggu lagi untuk segera input dan kirim Dapodik 2014 semester 1 melalui aplikasi Dapodikdas 2014 v.3.0.0. Selanjutnya, data peserta Ujian Nasional akan diambil per akhir tahun, dan sebagainya. Salam Satu Data

Terimakasih Sahabat…

Dapodikdas digunakan untuk penyaluran tunjangan guru, BOS, dan BSM.

Standar

Data Pokok Pendidikan (dapodik) di tahun pelajaran baru 2014/2015 mengeluarkan versi terbaru yaitu 3.0.0. Pemasukan dan pelengkapan data melalui aplikasi dapodik terbaru paling lambat dilakukan pada 20 September 2014. Jika terlambat melakukan pengiriman atau sinkronisasi data, guru tak dapat tunjangan.

Kasubbag Data dan Informasi, Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Ditjen Dikdas, Supriyatno, M.A mengatakan dengan pergantian tahun pelajaran menuntut pembaruan data di sistem dapodik terkait perubahan yang terjadi di tataran, sarana prasarana sekolah, peserta didik dan guru.

Aplikasi dapodik terbaru ini menurut Supriyanto jauh lebih baik dibanding versi sebelumnya. Kini, validasi data berada di tingkat sekolah. Sehingga operator sekolah harus lebih hati-hati dalam memasukkan data. Sistem tak mengizinkan adanya kesalahan data yang dimasukkan oleh operator sekolah.

“Sejauh ini, kegagalan dan susah sinkronisasi tidak terjadi. Kalaupun terjadi karena terputusnya jaringan.” kata Supriyanto yang SekolahDasar.Net kutip dari laman situs Ditjen Dikdas (24/08/2014).

Selain digunakan untuk dasar pemberian tunjangan guru, Dapodik digunakan juga untuk berbagai program transaksi seperti penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Supriyatno berharap operator sekolah segera melakukan pembaruan (up date) dan pelengkapan data. Jika terlambat melakukannya, guru di sekolah bersangkutan tak dapat tunjangan, sekolah tak menerima dana BOS, dan siswa tak dapat BSM.

Sumber: http://www.sekolahdasar.net/2014/08/dapodik-terlambat-dikirim-guru-tak-dapat-tunjangan.html#ixzz3BNib29v0

Tunjangan profesi yang diperoleh guru berstatus pegawai negri sipil setelah lulus proses sertifikasi akan dihapuskan

Standar

JAKARTA, KOMPAS – . Hal itu merupakan konsekuensi dari system penggajian tunggal yang hendak diterapkan pemerintah untuk semua PNS , termasuk guru , pada 2015.

Dalam system penggajian tunggal yang disusun Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat komponen gaji , tunjangan kinerja , dan tunjangan kemahalan. System baru itu diharapkan meningkatkan kualitas kinerja PNS yang berjumlah sekitar 4,6 juta orang , termasuk guru PNS yang berjumlah sekitar 1,7 orang.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengemukakan hal itu dalam diskusi terbatas “ Arah Pendidikan Indonesia “ yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Senin (16/6) , di Bentara Budaya Jakarta.

Hadir dalam diskusi tersebut , atara lain , mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif; Guru Besar (Emeritus) Universitas Negeri Jakarta HAR Tilaar; pemikir kebangsaan Yudi Latif; Guru Besar Ekonomi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Ace Suryadi; Rekor UPI Sunaryo Kartadinata; Guru Besar Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Paul Suparno; CEO Penerbit Minzan dan dosen filsafat Haidar Bagi; serta Guru Besar Ilmu Pendidikan Unoversitas Negeri Jakarta Soedijarto.

Eko Prasojo mengatakan , kebijakan baru itu untuk meningkatkan kinerja PNS , transparansi , dan keadilan.

“Selama ini ada anggapan PNS itu nyaman dan tidak bias di pecat,” ujarnya. “Nanti diubah. PNS menandatangani kontrak kinerja dan diukur. Jika kinerjanya bagus , bias mendapatkan bonus setiap tahun,” kata Eko.

Dalam system penggajian tunggal, kata Eko , ada dua komponen , yakni gaji pokok (75 persen) dan capaian kinerja (25 persen). Gaji pokok berbasis beban kerja , tanggung jawab jabatan , dan resiko. Adapun pencapaian kinerja berdasarkan kinerja berdasarkan kinerja individu.

Pemberlakuan system penggajian tunggal itu , menurut Eko, akan membuat system remunerasi menjadi transparan. Tidak aka nada lagi pegawai negeri sipil yang gajinya kecil , tetapi take home pay besar.

Selain memperbaiki system penggajian, sesuai undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , eselon tiga dan eselon empat juga akan dievaluasi. Pada tataran itu akan didorong untuk diciptakan tenaga-tenaga fungsional yang professional.

JANGAN MERUGIKAN

Ketua Umum PGRI Sulistiyo meminta pemerintah menyosialisasikan kebijakan peleburan tunjangan sertifikasi menjadi satu system penggajian. Sebelum system diterapkan hendaknya dikomunikasikan dulu supaya tidak menimbulkan kegelisahan.

“Prinsipnya , guru tidak boleh dirugikan, baik dari sisi nominal dana yang diterima maupun system, mekanisme , prosedur , dan tingkat kerumitannya,” ujar dia.”

Sulistiyo menilai, kebijakan sertifikasi sudah tepat. “Namun , jika dirasa menyulitkan dan terlalu eksklusif, saya kira guru sama pendapatnya dengan saya , tidak berkeberatan diatur kembali (dalam undang-undang baru),” ujarnya. (http://www.pgri.or.id/berita-terkini/berita-terkini/tunjangan-guru-dilebur).

GURU TRIWULAN 2 TAHUN 2014 DAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU TRIWULAN 2 TAHUN 2014 MULAI BULAN JULI 2014

Standar

Menghadapi hari raya Idul fitri 1435 H atau 2014 M. para guru patut bersyukur karena mereka akan menerima Tunjangan Sertifikasi Triwulan 2 tahun 2014 yang mulai dicairkan pada bulan Juli 2014. Bahkan jika tradisi gaji ke 13 dicairkan, kantong guru yang bersertifikasi tentu akan menjadi lebih tebal. Oleh karena itu, sudah sepatutnya guru dituntut meningkatkan dedikasi, disiplin dan profesionalisme dalam bekerja.

Pada bulan Juli 2014, Kementerian Keuangan melaui Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing akan mencairkan tunjangan sertifikasi guru triwulan 2. Hal ini sesuai dengan pedoman umum Menteri Keuangan tentang alokasi tunjangan sertifikasi / profesi guru PNS daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2014, Pada pasal 5 dinyatakan Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran atau Pencairan Tunjangan Profesi (TP) atau Sertifikasi guru PNS kepada masing-masing guru setelah diterima di rekening kas Umum Daerah secara triwulanan, yaitu: a) Pencairan Tunjangan Profesi / Sertifikasi Triwulan 1 ( I ) paling lambat pada bulan April 2014; b) Pencairan Tunjangan Profesi / Sertifikasi Triwulan 2 ( II ) paling lambat pada bulan Juli 2014; c) Pencairan Tunjangan Profesi / Sertifikasi Triwulan 3 ( III ) paling lambat pada bulan Oktober 2014; d) Pencairan Tunjangan Profesi / sertifikasi Triwulan 4 ( IV ) paling lambat pada bulan Desember 2014.

Adapun total alokasi tunjangan sertifikasi / profesi guru tersebut sebesar Rp 56,1 triliun. Anggaran itu termasuk untuk menutup kekurangan pembayaran tunjangan profesi guru PNS daerah tahun anggaran 2010-2013 serta sisa dana tunjangan guru yang masih terdapat di rekening kas umum daerah sampai 2013.

Tunjangan profesi diberikan kepada guru PNS daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kuota tahun 2006-2013. Adapun rincian alokasi tunjangan profesi ditetapkan berdasarkan data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hasil rekonsiliasi data guru PNS daerah dengan masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota serta hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, khusus bagi guru PNS belum memiliki sertifikat pendidik diberikan tunjangan yang disebut dengan Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTP). Keberadaan DTP ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 76 / PMK.07 / 2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2014. Dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru perorang perbulan adalah Rp. 250.000,- yang dibayarkan secara triwulanan. Dalam pasal 5 dinyatakan bahwa Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTP) diberikan kepada masing-masing guru setelah diterima di rekening kas Umum Daerah secara triwulanan, yaitu: a) Pencairan DTP Triwulan 1 ( I ) paling lambat pada bulan April 2014; b) Pencairan DTP Triwulan 2 ( II ) paling lambat pada bulan Juli 2014; c) Pencairan DTP Triwulan 3 ( III ) paling lambat pada bulan Oktober 2014; d) Pencairan DTP Triwulan 4 ( IV ) paling lambat pada bulan Desember 2014.

Pada bulan Juli ini beberapa Kabupaten/Kota telah mencairkan Tunjangan Sertfikasi Guru maupun Pencairan Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTP), kita berharap mudah-mudahan di beberapa Kabupaten/Kota lain pelaksanaan pencairan Tunjangan Sertfikasi Guru maupun Pencairan Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTP) Triwulan 2 Tahun 2014 dapat dilaksanakan sesuai ketentuan di atas.

Pemanggilan Peserta PLPG Tahun 2014 TAHAP 1

Standar

Sabtu, 5 Juli 2014 | 05:55 WIB
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota SeRayon 122

Tempat

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa PLPG Tahun 2014 di Rayon 112 akan dilaksanakan mulai 10 Juli 2014. Adapun peserta yang dipanggil sebagai berikut: http://lp3.unnes.ac.id/v2/pengumuman/pemanggilan-peserta-plpg-tahun-2014-tahap-1/

1. Graha Wiyata Patemon SD

2. Hotel Kusma Bandungan TK

3. Hotel Wina Bandungan TK

4. BP Dikjur SD

5. Balatkop

a. Penjas

b. SD

6. Balai Diklat Propinsi

a. Penjas

b. SD

7. Balatrans TK

8. BKK Supriyadi

Peserta wajib membawa laptop

Demikian pemanggilan kami, atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Ketua Pelaksana PLPG

Dr. Ahmad Sopyan